PRAKTEK MANDIRI PERAWAT

KECENDERUNGAN DAN ISUEE KEPERAWATAN DI INDONESIA

“ PRAKTEK MANDIRI PERAWAT“

BAB 1

PENDAHULUAN

1.      Latar belakang masalah.

Issu hangat tentang keperawatan yang sering dibahas di pertemuan keperawatan baik ditingkat regional maupun nasional adalah: (1). Undang-undang praktek keperawatan, (2). Praktek mandiri perawat, dan (3). Kesejahteraan perawat.

Tiga komponen issu tersebut sebenarnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi, artinya dengan disyahkan Rancangan undang-undang praktek keperawatan diharapkan perawat mempunyai payung hukum dalam melaksanakan praktek mandiri keperawatan sehingga diharapkan kesejahteraan perawat akan meningkat, disamping itu dengan adanya undang-undang praktek keperawatan diharapkan keperawatan dapat diakui sebagai profesi independent yang bukan dibawah atau bagian dari profesi lain.

Saat ini undang-undang praktek keperawatan masih dalam bentuk rancangan undang-undang, dan sebagian besar perawat sudah menyuarakan untuk mendukung “GOAL”nya undang-undang praktek keperawatan salah satunya dengan demontrasi yang sudah dilaksanakan beberapa kali, dan masih banyak cara yang dilakukan oleh perawat untuk mensukseskan tujuan tersebut.

Perawat adalah suatu profesi independent, dan suatu profesi memang harus memiliki payung hukum sebagai pijakan untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan keilmuannya. Profesi keperawatan di negara-negara tetangga bahkan di negara-negara maju sudah memiliki undang-undang praktek keperawatan, dari sinilah awal mengapa perawat di seluruh indonesia ingin juga memiliki undang-undang sebagai payung hukum sebagai pijakan untuk melaksanakan / melindungi tindakannnya atau sebagai payung hukum untuk melaksanakan praktek mandiri dan ini sebenarnya pemerintah sudah memiliki dasar untuk merealisasikan undang-undang praktek keperawatan yaitu adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat.

Di Indonesia keperawatan belum sepenuhnya dianggap sebagai profesi yang mandiri, indikatornya antara lain (1). Belum memiliki undang-undang praktek keperawatan, (2). Perawat kurang dilibatkan dalam mengambil suatu kebijakan di intansi pelayanan kesehatan, (3). Pemerintah belum / tidak melibatkan perawat dalam membuat / melaksanakan program pembangunan kesehatan (4).. Kinerja perawat belum dihargai sesuai dengan beban kerja yang dipikulnya. Untuk masalah kesejahteraan ini sebenarnya organisasi profesi bisa terlibat dan berperan aktif tetapi realitanya justru terbalik suatu contoh kaitannya dengan masalah jenjang karir perawat yang mana bila berdasarkan Pedoman Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan (2006) bahwa Secara umum penjenjangan karir profesi perawat terdiri dari 4 (empat) bidang, meliputi :

1.      Perawat Klinik (PK) : yaitu perawat yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien/klien sebagai individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2.      Perawat Manajer (PM) : yaitu perawat yang mengelola pelayanan keperawatan di sarana kesehatan, baik pengelola tingkat bawah (front line manager), tingkat menengah (middle manager), tingkat atas (top manager).

3.      Perawat Pendidik (PP) : yaitu perawat yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di institusi pendidikan keperawatan.

4.      Perawat Peneliti/Riset (PR) : yaitu perawat yang bekerja dibidang penelitian keperawatan/kesehatan

Dan untuk perawat klinik bisa sampai PK V tetapi organisasi profesi hanya memperjuangkan hanya sampai PK II, begitu juga dengan jenjang karir perawat pendidik.

                                    Saat ini masih terjadi persepsi yang keliru si masyarakat tentang profesi keperawatan di Indonesia. Persepsi keliru itu terjadi karena kesalahan informasi yang mereka terima dan kenyataan di lapangan. Kondisi ini didukung pula dengan kebudayaan dan rutinitas kinerja perawat yaitu perawat sebagai pembantu para dokter. Masih banyak para perawat yang tidak percaya diri ketika berjalan  dan berhadapan dengan dokter. Paradigma ini harus dirubah, mengikuti perkembangan keperawatan dunia. Para perawat menginginkan perubahan mendasar dalam kegiatan profesinya. Kalau tadinya hanya membantu pelaksanaan tugas dokter, menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan asuhan medis, kini mereka menginginkan pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai tujuan asuhan keperawatan yang paripurna dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang holistik.

                                    Pertanyaanya sekarang, siapkah perawat Indonesia menuju praktek mandiri yang profesional artinya melaksanakan tindakan sesuai dengan keprofesiannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

1.      Gambaran Keperawatan di Indonesia

          Kondisi keperawatan di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Piliphina, Thailand, Singapura dan Malaysia, apalagi bila ingin disandingkan dengan Amerika dan Eropa. Pendidikan rendah, gaji rendah, pekerjaan selangit inilah fenomena yang ada. Rendahnya gaji menyebabkan tidak sedikit perawat yang bekerja di dua tempat, suatu contoh pagi hingga siang di rumah sakit negeri, siang hingga malam di rumah sakit swasta, atau pagi hingga malam ngajar di beberapa instansi pendidikan. Dalam kondisi yang demikian maka sulit untuk mengharapkan kinerja seorang perawat bisa maksimal. Apalagi bila dilihat dari rasio perawat dan pasien, dalam shift sore dan malam hanya ada 2-3 perawat yang jaga sedangkan pasien ada 20-25 per bangsal jelas tidak proporsional(Yusuf,2006).

          Jumlah perawat yang menganggur di Indonesia cukup mencengangkan. Hingga tahun 2005 mencapai 100 ribu orang. Hal ini disebabkan kebijakan zero growth pegawai pemerintah, ketidakmampuan rumah sakit swasta mempekerjakan perawat dalam jumlah memadai,  rendahnya pertumbuhan rumah sakit dan lemahnya kemampuan  berbahasa asing. Ironisnya, data WHO 2005 menunjukkan bahwa dunia justru kekurangan 2 juta perawat, baik di AS, Eropa, Australia dan Timur Tengah. Fakta lain di lapangan, saat ini banyak tenaga perawat yang bekerja di rumah sakit dengan status magang (tidak menerima honor seperserpun) bahkan ada rumah sakit yang meminta bayaran kepada perawat bila ingin magang. Alasan klasik dari pihak rumah sakit “mereka sendiri yang datang minta magang”. Dilematis memang, Padahal sebenarnya banyak sekali kesempatan dan tawaran kerja di luar negeri seperti :USA,. Canada, United Kingdom (Inggris), Kuwait, Saudi Arabia, Australia, New Zaeland, Malaysia, Qatar, Oman, UEA, Jepang, German, Belanda,  Swiss (Yusuf, 2006).       

          Kemampuan bersaing perawat Indonesia bila di bandingkan dengan negara-negara lain seperti Philipines dan India masih tertinggal . Pemicu yang paling nyata adalah karena dalam system pendidikan keperawatan kita masih menggunakan “Bahasa Indonesia”sebagai pengantar dalam proses pendidikan. Hal tersebut yang membuat Perawat kita kalah bersaing di tingkat global. Salah satu tolak ukur kualitas dari Perawat di percaturan internasional adalah kemampuan untuk bisa lulus dalam Uji Kompetensi keperawatan seperti ujian NCLEX-RN dan EILTS sebagai syarat mutlak bagi seorang perawat untuk dapat bekerja di USA. Dalam hal ini kualitas dan kemampuan perawat Indonesia masih sangat memprihatinkan (Muhammad, 2005)

          Sejak disepakatinya keperawatan sebagai suatu profesi dan terjadi pergeseran paradigma keperawatan dari pelayanan yang sifatnya vokasional menjadi pelayanan yang bersifat professional yaitu pada lokakarya nasional keperawatan pada tahun 1983, keperawatan kini dipandang sebagai suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang meliputi aspek bio,psiko,sosio dan spiritual yang komperehensif, dan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang baik yang sehat maupun yang sakit.

          Sebagai profesi yang masih dalam proses menuju “perwujudan diri”, profesi keperawatan dihadapkan pada berbagai tantangan. Pembenahan internal yang meliputi empat dimensi domain yaitu; Keperawatan, pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan, dan praktik keperawatan. Belum lagi tantangan eksternal berupa tuntutan akan adanya registrasi, lisensi, sertifikasi, kompetensi dan perubahan pola penyakit, peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban, perubahan sistem pendidikan nasional, serta perubahan-perubahan pada suprasystem dan pranata lain yang terkait (Yusuf, 2006).

          Keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (diperbarui UU Nomor 36 Tahun 2009), UU No 2/1989 (di perbarui UU Nomor 20 Tahun 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/Menkes/SK/2001 tentang registrasi dan praktik keperawatan lebih mengukuhkan keperawatan sebagai suatu profesi di Indonesia. Adanya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen semakin menuntut perawat untuk melaksanakan praktik keperawatan secara profesional menjadi suatu keharusan dan kewajiban yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penguasaan Ilmu dan keterampilan, pemahaman tetang standar praktik, standar asuhan dan pemahaman hak-hak pasien menjadi suatu hal yang penting bagi setiap insan pelaku praktik keperawatan di Indonesia  (Yanto, 2001)

          Konsekuensi dari perkembangan itu harus ada jenjang karier dan pengembangan staf yang tertata baik, imbalan jasa, insentif serta sistem penghargaan yang sesuai dan memadai. Rendahnya imbalan jasa bagi perawat selama ini mempengaruhi kinerja perawat. Banyak perawat bergaji di bawah upah minimum regional (UMR). Sebagai gambaran, gaji perawat pemerintah di Indonesia antara Rp 300.000-Rp 1 juta per bulan tergantung golongan. Sementara perawat di Filipina tak kurang dari Rp 3,5 juta (Kompas, 2001)

Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan (2006) bahwa Secara umum penjenjangan karir profesi perawat terdiri dari 4 (empat) bidang, meliputi :

1.      Perawat Klinik (PK) : yaitu perawat yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien/klien sebagai individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2.      Perawat Manajer (PM) : yaitu perawat yang mengelola pelayanan keperawatan di sarana kesehatan, baik pengelola tingkat bawah (front line manager), tingkat menengah (middle manager), tingkat atas (top manager).

3.      Perawat Pendidik (PP) : yaitu perawat yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di institusi pendidikan keperawatan.

4.      Perawat Peneliti/Riset (PR) : yaitu perawat yang bekerja dibidang penelitian keperawatan/kesehatan

Dan untuk perawat klinik bisa sampai PK V tetapi organisasi profesi hanya memperjuangkan hanya sampai PK II, begitu juga dengan jenjang karir perawat pendidik.

          Selain memiliki kemampuan intelektual, interpersonal dan teknikal, perawat di Indonesia juga harus mempunyai otonomi yang berarti mandiri dan bersedia menanggung resiko, bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukannya. Tetapi yang terjadi di lapangan sangat memilukan, banyak sekali Perawat yang melakukan “Praktek Pelayanan Kedokteran dan Pengobatan” yang sangat tidak relevan dengan ilmu keperawatan itu sendiri. Hal tersebut telah membuat profesi Perawat di pandang rendah oleh profesi lain. Banyak hal yang menyebabkan hal ini berlangsung berlarut-larut antara lain:

a.                   Kurangnya kesadaran diri dan pengetahuan dari individu perawat itu sendiri.

b.    Tidak jelasnya aturan yang ada serta tidak tegasnya komitmen penegakan  hukum di Negara Republik Indonesia.

c.    Minimnya pendapatan secara finansial.

d.   Kurang peranya organisasi profesi dalam membantu pemecahan permasalah tersebut.

e.    Rendahnya pengetahuan masyarakat, terutama di daerah yang masih menganggap bahwa Perawat juga tidak berbeda dengan “DOKTER”atau petugas kesehatan yang lain (Muhammad, 2005)

2.      Kondisi Sistem Pendidikan Keperawatan di Indonesia

           Pengakuan body of knowledge keperawatan di Indonesia dimulai sejak tahun 1985, yakni ketika program studi ilmu keperawatan  untuk pertama kali dibuka di Fakultas Kedokteran UI. Dengan telah diakuinya body of knowledge tersebut maka pada saat ini pekerjaan profesi keperawatan tidak lagi dianggap sebagai suatu okupasi, melainkan suatu profesi yang kedudukannya sejajar dengan profesi lain di Indonesia.

           Tahun 1984 dikembangkan kurikulum untuk mempersiapkan perawat menjadi pekerja profesional, pengajar, manajer, dan peneliti. Kurikulum ini diimplementasikan tahun 1985 sebagai Program Studi Ilmu Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tahun 1995 program studi itu mandiri sebagai Fakultas Ilmu Keperawatan, lulusannya disebut ners atau perawat profesional. Program Pascasarjana Keperawatan dimulai tahun 1999. Kini sudah ada beberapa Program Magister Keperawatan dan Program Spesialis Keperawatan di Indonesia.

Sejak tahun 2000 terjadi euphoria Pendirian Institusi pendidikan keperawatan baik itu tingkat Diploma III (akademi keperawatan) maupun Strata I. Pertumbuhan institusi pendidikan keperawatan di Indonesia menjadi tidak terkendali. Seperti jamur di musim kemarau. Artinya di masa sulitnya lapangan kerja, proses produksi tenaga perawat justru meningkat pesat. Parahnya lagi, fakta dilapangan menunjukkan penyelenggara pendidikan tinggi keperawatan mayoritas berasal dari pelaku bisnis murni / profesi non keperawatan, sehingga pemahaman tentang hakikat profesi keperawatan dan arah pengembangan perguruan tinggi keperawatan kurang dipahami. Belum lagi sarana prasarana cenderung untuk dipaksakan, kalaupun ada sangat terbatas (Yusuf, 2006). Saat ini di Indonesia berdiri 32 buah Politeknik kesehatan dan 598 Akademi Perawat yang berstatus milik daerah,ABRI dan swasta (DAS) yang telah menghasilkan lulusan sekitar 20.000 – 23.000 lulusan tenaga keperawatan setiap tahunnya. (Sugiharto, 2005).

Tantangan terberat saat ini adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga keperawatan. Secara kuantitas perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak dan terlama kontak dengan pasien, namun secara kualitas masih jauh dari harapan masyarakat. Indikator makronya adalah masih ada perawat yang bekerja di unit pelayanan kesehatan (rumah sakit/puskesmas) hanyalah tamatan SPK (sederajat SMA/SMU).

Berangkat dari kondisi tersebut, maka dalam kurun waktu 1990-2000 dengan bantuan dana dari World Bank, melalui program “health project” (HP V) dibukalah kelas khusus D III keperawatan hampir di setiap kabupaten. Selain itu bank dunia juga memberikan bantuan untuk peningkatan kualitas guru dan dosen melalui program “GUDOSEN”. Program tersebut merupakan suatu percepatan untuk meng-upgrade tingkat pendidikan perawat dari rata-rata hanya berlatar belakang pendidikan SPK menjadi Diploma III (Institusi keperawatan). Tujuan lain dari program ini diharapkan bisa memperkecil gap antara perawat dan dokter sehingga perawat tidak lagi menjadi perpanjangan tangan dokter (Prolonged physicians arms) tapi sudah bisa menjadi mitra kerja dalam pemberian pelayanan kesehatan(Yusuf, 2006).

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sisitem pendidikan keperawatan di Indonesia adalah UU no. 2 tahun 1989 (diperbarui UU Nomor 20 Tahun 2003) tentang Sistem pendidikan nasional, Peraturan pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi dan keputusan Mendiknas no. 0686  tahun 1991 tentang Pedoman Pendirian  Pendidikan Tinggi (Munadi, 2006). Pengembangan sistem pendidikan tinggi keperawatan yang bemutu merupakan cara untuk menghasilkan tenaga keperawatan yang profesional dan memenuhi standar global. Hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan keperawatan menurut Yusuf (2006) dan Muhammad (2005) adalah :

(1)   Standarisasi jenjang, kualitas/mutu, kurikulum dari institusi pada pendidikan.

(2)   Merubah bahasa pengantar dalam pendidikan keperawatan dengan menggunakan bahasa inggris. Semua Dosen dan staf pengajar di institusi pendidikan keperawatan harus mampu berbahasa inggris secara aktif

(3)   Institusi harus dipimpin oleh seorang dengan latar belakang pendidikan keperawatan

(4)   Pengelola insttusi hendaknya memberikan warna tersendiri dalam institusi dalam bentuk muatan lokal, misalnya Mental Health Nursing, Emergency Nursing, pediatric nursing, coronary nursing.

(5)   Standarisasi kurikulum dan evaluasi bertahan terhadap staf pengajar di insitusi pendidikan keperawatan

(6)   Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, dan Organisasi profesi serta sector lain yang terlibat mulai dari proses perizinan juga memiliki tanggung jawab moril untuk melakukan pembinaan.

3.      Landasan hukum profesi perawat

I.                   Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 6
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 1 Ayat 7
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

II.                Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor:
1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat (sebagai revisi dari SK No. 647/MENKES/SK/IV/2000)

BAB I Ketentuan Umum Pasal

(1)   Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)   Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh Indonesia (garis bawah saya).

(3)   Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia (garis bawah saya).

BAB III Perizinan, Pasal 8 :

(1)   Perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan/atau berkelompok.

(2)   Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK (garis bawah saya).

(3)   Perawat yang melakukan praktek perorangan/berkelompok harus memiliki SIPP (garis bawah saya).

Pasal 9 Ayat 1
SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Pasal 10
SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 12
(1).SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Surat Ijin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk menjalankan praktek perawat

(2).SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi yang lebih tinggi.

Pasal 13
Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan/atau SIPP dilakukan melalui penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan bidang keperawatan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktek keperawatan.

Pasal 15
Perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang untuk :
(a). melaksanakan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.
(b). Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
(c). Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dmaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan organisasi profesi.
(d). Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (garis bawah saya).

Pengecualian pasal 15 adalah pasal 20;
(1). Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien/perorangan, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2). Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 21
(1).Perawat yang menjalankan praktek perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang prakteknya. (garis bawah saya).
(2).Perawat yang menjalankan praktek perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktek (garis bawah saya).

Pasal 31
(1). Perawat yang telah mendapatkan SIK aatau SIPP dilarang :
a. menjalankan praktek selain ketentuan yang tercantum dalam izin tersebut.
b. melakukan perbuatan bertentangan dengan standar profesi.
(2). Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir a.

Di dalam praktek apabila terjadi pelanggaraan praktek keperawatan, aparat penegak hukum lebih cenderung mempergunakan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

BAB 3

PEMBAHASAN

1.      Organisasi Profesi

A.    Pemberlakuan Standart Profesi Keperawatan

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi suara perawat nasional, mempunyai tanggung jawab utama yaitu melindungi masyarakat / publik, profesi keperawatan dan praktisi perawat. Praktek keperawatan ditentukan dalam standar organisasi profesi dan system pengaturan serta pengendaliannya melalui perundang – undangan keperawatan (Nursing Act), dimanapun perawat itu bekerja (PPNI, 2000).

Dalam kaitannya dengan tanggungjawab utama dan komitmen tersebut di atas maka PPNI harus memberikan respon, sensitive serta peduli untuk mengembangkan standar praktek keperawatan. Diharapkan dengan pemberlakuan standar praktek keperawatan di Indonesia akan menjadi titik inovasi baru yang dapat digunakan sebagai : (1) falsafah dasar pengembangan aspek – aspek keperawatan di Indonesia, (2) salah satu tolak ukur efektifitas dan efisiensi pelayanan keperawatan dan (3) perwujudan diri keperawatan professional.

Beberapa keuntungan dapat diperoleh dari adanya standar keperawatan sebagai dasar rasional dalam merencanakan keperawatan, mencapai efisiensi organisasi, mengevaluasi membina dan upaya perbaikan, alat komunikasi dan koordinasi asuhan keperawatan diseluruh system pelayanan kesehatan, menentukan kebutuhan perawat dan pola utilitasnya.

Aspek-aspek penting mengapa standar keperawatan harus ditentukan : (1). Memebrikan arah, (2). Mencapai persetujuan sesuai harapan / ekspekstasi, (3). Memantau dan menilai hasil memnuhi standar, tidak memenuhi standar atau melampaui standar, (4). Merupakan petunjuk bagi organisasi/manajemen, profesi dan pasien dalam organisasi tatanan pelayanan untuk memperoleh hasil optimal.

B.     Pengaturan Praktik Keperawatan Melalui Piranti Hukum

Praktik keperawatan perlu diatur dengan seperangkat undang-undang/peraturan yang mengatur praktik yang bermutu. Pengaturan ini diperlukan karena beberapa alasan berikut.

Perlindungan terhadap masyarakat

1.         Alasan utama perlunya pengaturan praktik keperawatan yakni mengacu kepada azas untuk melindungi masyarakat penggunan jasa pearawat. Azas ini dapat dilaksanakan apabila ada seperangkat undang-undang/peraturan yang mengatur praktik keperawatan, sehingga praktik yang dilaksanakan bermutu. Masyarakat akan terlindung terhadap tindakan kelalaian atau tidak tepat dalam praktik kepearwatan tersebut.

2.         Dengan berkembangnya IPTEK dan berdampak pula terhadap pendidikan dasar masyarakat yang makin meningkat, maka masyarakat semakin kritis dalam memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan terhadap pelayanan keperawatan yang bermutu.

3.         Era sejagatan atau globalisasi sudah diambang pintu yang akan ditandai dengan adanya pasar bebas, tempat disetiap negara dapat menawarkan produk dan jasanya ke Indonesia, termasuk jasa keperawatan

Perlindungan terhadap perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan(care provider)

1.         Mencegah penyimpangan atau malpraktek

Pada dasarnya setiap profesi bertanggung jawab terhadap kinerjanya dan harus dapat mempertanggung jawabkan pelayanan yang diberikan. Untuk itu perlu adanya undang-aundang atau peraturan yang mengaturnya sehingga lingkup prakter keperawatan dan bats kewenangan menjdi jelas.

2.                          Otonomi perawat

Setiap profesi seyogyanya memiliki otonomi yang luas untuk mengatur ketentuan praktek yang akan dilaksanakan termasuk keperawatan. Hal ini dimungkinkan karena keperawatan memiliki ilmu dan kiat yang mendasari praktek profesionalnya.

3.         Globalisasi

Memasuki era globalisasi tenaga perawat Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan perawat yang dating dari luar negeri.

Tujuan Perapan system regulasi atau pengaturan praktek keperawatan
Ssisten regulasi merupakan sustu mekanisme pengaturan yang harus ditempuh oleh setiap tenaga keperawatan yang ingin untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada klien.

Tujuan pokok system regulasi:

1.         Menciptakan lingkungan system keperawatan yang didasarkan keinginan merawat(caring environment)

2.         Menjamin bentuk keperawatan yang aman bagi klien.

3.         Meningkatkan hubungan kesejawatan(kolegialitas).

4.         Mengembangkan jaringan kerja yang bermanfaat bagi klien

5.         Meningkatkan tanggung jawab professional dan social.

6.         Meningkatkan advokasi bagi klien.

7.         Meningkatkan system pencatatan dan pelaporan keperawatan.

8.         Menjadi landasan untuk mengembangan karier tenaga keperawatan.

C.       Pengembangan Model Praktik Keperawatan

Dengan keadaan saat ini yang mana pemerintah sedang gencar-gencarnya membuat program pembangunan kesehatan suatu contoh program desa siaga, desa siaga sehat jiwa, dan masih banyak upaya-upaya pemerintah dalam memyelenggarakan pembangunan dibidang kesehatan baik yang bersifat preventif, promoti, kuratif dan rehabilitatif dan ini merupakan kesempatan perawat untuk merefleksi dan mengembangkan diri dengan cara terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program tersebut baik di lingkungan rumah sakit, puskesmas, maupun di lingkungan pendidikan

Perawat perlu menciptakan model praktik pelayanan perawatan yang khas dan berbeda, sehingga meskipun perannya tidak langsung berdampak terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, namun tetap berarti (mengisi sektor yang kosong/tidak tergarap) karena perannya tidak identik dengan profesi lain atau sebagai sub sistem tenaga kesehatan lainnya.

Mengingat hal – hal tersebut kita perlu mencermati beberapa peristiwa di belahan dunia lain, akan perubahan – perubahan konsep dan pengembangan kesehatan. Khususnya di negara maju seperti Amerika, hasil riset yang dikemukakan oleh Bournet (dalam Jurnal Riset) tentang perkembangan “Hospital At Home” atau perawatan pasien di rumah mereka sendiri, secara kuantitatif menunjukan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 1970an rasionya adalah 291 ; 1 , kemudian tahun 1990an perbandingannya sekitar 120 ; 1 dan terakhir penelitian pada tahun 2004 perbedaannya menjadi semakin tipis yaitu 12 ; 1. Masih penelitian tentang Hospital At Home dan di Amerika menunjukan bahwa, tingkat kepuasan pasien yang di rawat di rumahnya sendiri lebih memuaskan pasien dan keluarga dibandingkan dengan mereka yang dirawat di rumah sakit. Bila kita melihat kecenderungan dan Isue di negara lain tersebut kita dapat membuat satu analisis bahwa, Hospital At Home akan menjadi salah satu model anyar yang perkembangannya akan sangat pesat.

Implikasinya bagi perawat dan praktek keperawatan jelas hal ini merupakan angin surga, karena dengan praktik dalam model Hospital At Home, perawat akan menunjukan eksistensinya. Keuntungannya dalam meningkatkan peran perawat antara lain; (1) Otonomi praktik keperawatan akan jelas dibutuhkan dan dibuktikan, mengingat kedatangan perawat ke rumah pasien memikul tanggung jawab profesi, (2) Perawat dimungkinkan menjadi manager/ leader dalam menentukan atau memberikan pandangan kepada pasien tentang pilihan – pilihan tindakan atau rujukan yang sebaiknya ditempuh pasien, (3) Patnership, berdasarkan pengalaman di lapangan kebersamaan dan penghargaan dengan sesama rekan sejawat serta profesi lain memperlihatkan ke-egaliterannya , (4) Riset dan Pengembangan Ilmu, hal ini yang paling penting, dengan adanya konsistensi terhadap keperawatan nampak fenomena keunggulan dari Hospital At Home ini, ketika perawat mengasuh pasien dengan jumlah paling ideal yaitu satu pasien dalam satu waktu, interaksi tersebut selain memberikan tingkat kepuasan yang baik juga memberikan dorongan kepada perawat untuk memecahkan masalah secara scientific approach.

Untuk menjawab tantangan sekaligus untuk mempersiapkan hal tersebut diatas dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, diantaranya organisasi profesi dalam hal ini PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)dan institusi pendidikan keperawatan, hal ini dikarenakan PPNI dan Institusi pendidikan keperawatan sangat bertanggungjawab dan berperan penting dalam rangka melahirkan dan memyiapkan perawat yang berkualitas dan berdedikasi.

Ruang kosong praktek Hospital At Home ini menjadi peluang bidang garap yang akan menambah tegas betapa perawat memiliki peran yang tidak identik dan tidak tergantikan. Pengalaman di lapangan membuktikan tentang betapa tingginya animo masyarakat akan kehadiran Hospital At Home (Nursing At Home)

2.      Institusi Pendidikan

A.    Penerapan Bahasa Asing

Kemampuan bersaing perawat Indonesia bila di bandingkan dengan negara-negara lain seperti Philipines dan India masih kalah . Pemicu yang paling nyata adalah karena dalam system pendidikan keperawatan kita masih menggunakan “Bahasa Indonesia”sebagai pengantar dalam proses pendidikan. Hal tersebut yang membuat Perawat kita kalah bersaing di tingkat global. Salah satu tolak ukur kualitas dari Perawat di percaturan internasional adalah kemampuan untuk bias lulus dalam Uji Kompetensi keperawatan seperti ujian NCLEX-RN dan EILTS sebagai syarat mutlak bagi seorang perawat untuk dapat bekerja di USA. Dalam hal ini kualitas dan kemampuan perawat Indonesia masih sangat memprihatinkan (Muhammad, 2005)

Institusi pendidikan harus menerapkan bahasa asing sebagai bagian dari kompetensi mahasiswa dalam pendidikan keperawatan, baik dengan melakukan kerjasama dengan institusi lokal maupun asing.

B.     Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas

Untuk institusi pendidikan cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan model praktek keperawatan mandiri adalah  (1). Dengan tetap menyelenggarakan pendidikan keperawatan program khusus baik tingkat D3 maupun S1 keperawatan, (2). Pengelola / pengambil kebijakan di insititusi pendidikan keperawatan  harus seorang perawat, (3). Institusi pendidikan keperawatan tidak hanya berorientasi bisnis saja tetapi juga harus berorientasi kualitas dari produk yag dihasilkan dalam hal ini lulusan yang siap berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

1.      Kesimpulan

Praktek Nursing At Home atau praktek mandiri perawat ini menjadi peluang bidang garap yang akan menambah tegas betapa perawat memiliki peran yang tidak identik dan tidak tergantikan, sehingga PPNI harus memberikan respon, sensitive serta peduli untuk mengembangkan standar praktek keperawatan. Diharapkan dengan pemberlakuan standar praktek keperawatan di Indonesia akan menjadi titik inovasi baru yang dapat digunakan sebagai : pertama falsafah dasar pengembangan aspek – aspek keperawatan di Indonesia, kedua salah satu tolak ukur efektifitas dan efisiensi pelayanan keperawatan dan ketiga perwujudan diri keperawatan professional. Praktik keperawatan perlu diatur dengan seperangkat undang-undang/peraturan yang mengatur praktik yang bermutu.

Institusi pendidikan harus menerapkan bahasa asing sebagai bagian dari kompetensi mahasiswa dalam pendidikan keperawatan, baik dengan melakukan kerjasama dengan institusi lokal maupun asing. Serta penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai standart.

2.      Saran

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melaksanakan praktek mandiri perawat , antara lain :

1.        Bagi organisasi profesi yaitu dengan pemberlakuan standart profesi keperawatan, pengaturan praktik keperawatan melalui piranti hokum, mengembangkan praktik mandiri keperawatan secara berkelompok maupun individu untuk konsultasi, melakukan kunjungan rumah, hospice care untuk pasien terminal

2.        Bagi institusi Pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, mengacu pada standart kompetensi dan peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas. (2001). Nasib Perawat : Pendidikan Rendah, Gaji Rendah,  dari http://www.kompas.com/kompas.

Kompas. (2001). Diskusi Era Baru Profesi Keperawatan : Perawat Menjadi Mitra Sejajar Dokter. dari  http://www.kompas.com/kompas

Muhammad, SM. (2005). Jadi Perawat ? Ogah Ah.   http://www.inna-ppni.or.id/index.php

Muhammad, SM. (2005). Reformasi Keperawatan.  http://www.inna-ppni.or.id/index.php

Munadi, R. (2006). Seratus Ribu Perawat Di Ri Nganggur !.  http://perawatoverseas.blogspot.com

Pusdiknakes. (2001). Kemandirian Dan Profesionalisme Perawat Dalam Praktik Keperawatan.   http://www.pusdiknakes.or.id/new

Sugiharto (2005). Antisipasi Perencanaan Tenaga Kesehatan Guna Mendukung Indonesia Sehat 2010,   http://www.twnagakesehatan.or.id/artikel_detail

Yusuf, S. (2006). Maraknya Pendirian Institusi Kesehatan.   http://inna-ppni.or.id/html

http://suparmantoskepners.blogspot.com/2011/04/KECENDERUNGAN-dan-ISUE-legal-dalam keperawatan.html

http://cms.sip.co.id/hukumonline

http://sholeh.student.umm.ac.id/2010/02/05/pendidikan-keperawatan/